Desa Padasugih Brebes, republikindo.com-Dugaan penyalahgunaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Padasugih sebesar Rp 230 juta telah memicu kekhawatiran masyarakat. Warga desa menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut, Minggu 14/12/2025.
"Saya tidak tahu persis apa yang terjadi dengan dana BUMDES, tapi saya yakin kami, warga desa, berhak mendapatkan informasi yang jelas tentang penggunaan uang tersebut," ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BUMDES yang berstatus sebagai badan publik wajib memberikan akses informasi, termasuk laporan keuangan, kepada masyarakat. Namun, dalam kasus ini, BUMDES Padasugih dinilai telah mengabaikan kewajiban hukum tersebut.
Pemerhati kebijakan, Seful Hadi, menduga adanya pengalihan anggaran ketahanan pangan ke BUMDES, yang merupakan pelanggaran kebijakan. "Dugaan adanya pengalihan anggaran ketahanan pangan ke BUMDES ini merupakan sebuah pelanggaran kebijakan yang tidak bisa ditolerir," tegas Seful Hadi.
Pengalihan anggaran ketahanan pangan ke BUMDES ini dinilai melanggar kebijakan karena dana ketahanan pangan seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan badan usaha.
Warga desa mendesak dua hal utama: pertama, penjelasan yang jelas dan transparan dari pengelola BUMDES mengenai aliran dana Rp 230 juta tersebut. Kedua, mereka meminta Pemerintah Desa untuk segera melakukan investigasi mendalam terhadap seluruh pengelolaan BUMDES, termasuk menelusuri sumber dan penggunaan dananya, untuk memastikan tidak ada lagi penyimpangan.
Ketua BUMDES, Karsim, hanya mengatakan "Silahkan di beritakan, yang jelas saya sudah kasih keterangan pada anda" saat diwawancarai.
Masyarakat menunggu tindakan tegas untuk mengembalikan kepercayaan dan memastikan dana desa digunakan untuk kemaslahatan warga.(Lia)
